Wacana Lama yang Kembali Mencuat
Hampir tiga dekade setelah lengser dari kursi Presiden RI ke-2, nama Soeharto kembali ramai dibicarakan. Kali ini bukan soal sejarah kekuasaan atau jejak reformasi, melainkan karena munculnya usulan agar Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional.
Usulan ini disampaikan oleh sejumlah tokoh ormas dan lembaga yang menganggap Soeharto memiliki kontribusi besar dalam membangun fondasi ekonomi dan stabilitas negara pasca-kemerdekaan. Mereka menilai sudah saatnya legasi Soeharto dipandang secara objektif dan historis, bukan hanya dari kacamata politik pasca-reformasi.
Argumen yang Diangkat: Stabilitas dan Pembangunan
Para pengusul menyebut bahwa selama 32 tahun memimpin Indonesia, Soeharto telah:
- Membangun sistem pemerintahan dan birokrasi modern
- Menekan angka inflasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi
- Mewujudkan swasembada pangan
- Mendirikan infrastruktur besar seperti jalan, jembatan, dan waduk
- Menjaga stabilitas politik dan keamanan di tengah Perang Dingin
“Kita harus jujur bahwa banyak capaian era Orde Baru yang jadi fondasi Indonesia hari ini,” ujar salah satu inisiator usulan dari organisasi masyarakat di Jakarta.
Kritik dan Kontroversi: Tak Bisa Lepas dari Pelanggaran HAM
Namun wacana ini tidak lepas dari kontroversi. Banyak akademisi, aktivis, hingga korban pelanggaran HAM masa Orde Baru menolak keras usulan tersebut. Mereka menilai pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto mengabaikan sejarah represi, pembungkaman kebebasan sipil, dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan.
Beberapa titik yang jadi sorotan kritik:
- Peristiwa 1965–66 dan pembantaian massal pasca-G30S
- Tindak kekerasan terhadap oposisi politik dan pers
- Tragedi Timor Timur, Tanjung Priok, Talangsari
- Praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang sistemik
- Aksi represif saat kerusuhan Mei 1998 dan menjelang lengser
Prosedur Pemberian Gelar dan Status Usulan
Gelar Pahlawan Nasional adalah penghargaan tertinggi yang diberikan negara melalui proses ketat, melibatkan Tim Penilai Gelar dari Kementerian Sosial, sejarawan, serta persetujuan Presiden. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait validitas usulan Soeharto sebagai kandidat pahlawan nasional.
Menteri Sosial dan Presiden memiliki wewenang untuk menerima atau menolak usulan berdasarkan pertimbangan historis, akademik, dan etis. Sejumlah tokoh menyarankan agar diskusi soal ini dilakukan secara terbuka dan akademis, bukan politis.
Warisan yang Masih Diperdebatkan
Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menunjukkan bahwa memori sejarah Indonesia belum selesai disepakati. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol ketertiban dan kemajuan. Bagi yang lain, ia adalah pengingat luka politik dan represi.
Pertanyaannya kini: apakah sejarah akan memaafkan, atau akan terus mengingat? Apa arti “pahlawan” di negara yang masih terus belajar berdamai dengan masa lalunya?
